“Apalah Arti Sebuah Nama?” Sebuah perdebatan dalam drama RUU Penanggulangan Bencana

Ternyata kalimat “Apalah arti sebuah nama?” tidak hanya terjadi dalam tragedi Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Buat teman-teman yang gak ingat, tragedi ini mengisahkan sepasang sejoli muda yang saling jatuh cinta, tetapi terhalang karena kedua keluarga bermusuhan sejak lama. Drama perdebatan antara DPR RI dan Pemerintah juga sangat cocok jika kita beri judul “Apalah arti sebuah nama (BNPB)?”. Bagaimana tidak, pada 2020 BC (Before Corona) tepatnya Januari 2020 masuknya RUU Penanggulangan Bencana pada pronas eh maksudnya prolegnas sampai hari ini belum menemukan kesepakatan. Kalau kita hitung-hitung sudah 1,5 tahun RUU ini dibahas, dibanding UU sebelah yang dulu heboh (UU Cipta Kerja) ternyata pembahasannya hanya selama 5 bulan 13 hari (20 April-3 Oktober 2020). Padahal kalau dilihat-lihat sih harusnya DPR RI dan pemerintah di masa krisis pandemi dan jumlah bencana yang semakin meningkat ini harusnya mereka memprioritaskan RUU ini ya dibanding UU sebelah, tapi gapapa mari kita berpikir positif pada pemerintah dan DPR kita yang baik hati.

Oke kembali ke topik awal, sebenarnya apa sih yang DPR RI dan pemerintah kita ‘ributin’ sampe-sampe pembahasannya gak selesai-selesai juga? Kamis, 15 Juli 2021 kemarin, penulis mengikuti webinar Dialog Nasional Kebencanaan yang diadakan oleh Yayasan SHEEP (Society for Health, Education, Environment, and Peace) Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia); pada dialog ini juga hadir Bapak Ace Hasan (Ketua Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI) dan Bapak Abetnego Tarigan (Deputi III Kepala Staf Kepresidenan). Ada dua hal yang buat pembahasan RUU ini alot (sealot rendang yang salah dimasak) yaitu tentang pencantuman nomenklatur “BNPB dan BPBD”? dan fungsinya; dan pendanaan penanggulangan bencana  minimal sebesar 2% dari APBN.  

Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, UU ini merupakan inisiatif DPR yang didukung oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi RUU Penanganan Bencana (RUU PB) yang diinisiasi oleh MPBI. Hak inisiatif ini diawali oleh Raker Komisi VIII dengan Menteri Sosial RI, 27 Januari 2005 yang ngobrolin tentang RUU PB, saat itu Mensos bilang  bahwa proses pembuatan undang-undang lewat hak inisiatif pemerintah perlu waktu yang cukup lama sehingga akan lebih baik kalau pembahasan itu dari inisiatif DPR.

Lahirnya UU 24/2007 ini  juga dipicu oleh peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 yang buat semua orang belajar agar jika terjadi bencana lagi, korban yang ditimbulkan tidak sebanyak itu.  ketidakefektifan fungsi lembaga, kesenjangan serta tumpah tindihnya berbagai aturan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya anggaran lembaga penanggulangan bencana pada saat itu juga jadi salah banyak alasan adanya UU PB ini.  Pada dialog kemarin, para penanggap tidak hanya tergelitik soal drama perdebatan BNPB dan anggaran, mereka juga mengomentari beberapa hal seperti kondisi masyarakat korban bencana ekologis dan industri (e.g: banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan), fungsi komando lembaga, peran militer dan polisi dalam penanggulangan bencana, fungsi pencegahan bencana, pengaturan penanganan bencana (level desa sampai nasional), koordinasi sistem kebijakan bencana multi ancaman, dan tentang analisis risiko bencana proyek pembangunan berisiko tinggi. Banyak ya hal yang dikomentarin sama penanggap, kalo penulis hitung ada tujuh hal yang dikomentarin tiga penanggap terkait RUU PB ini. 

UU ini lahir bukan hanya untuk mengatur ketika bencana besar terjadi pemerintah langsung respon, tapi juga untuk mengurangi risiko kalau sampai-sampai bencana itu terjadi. Nah tapi selama ini, pelaksanaannya di banyak daerah, BPBD cenderung hanya aktif ketika bencana terjadi, padahal cita-cita lahirnya undang-undang ini itu agar setiap daerah bisa mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di daerahnya dan bikin urusan pengurangan risiko ini jadi urusan semua orang, bukan hanya jadi urusannya pemerintah atau BPBD. Apalagi sebenarnya kalau kita sadar, sebenarnya bencana ekologis yang kecil-kecil itu lebih banyak terjadi dan juga merugikan masyarakat, frekuensi terjadinya juga tinggi dibandingkan bencana-bencana “besar”. 

Belajar dari pandemi saat ini, kajian ilmiah membuat kita sadar betapa pentingnya melibatkan hal ini menjadi dasar pengambilan kebijakan, bagaimana tidak kebijakan yang tidak berbasis data dan kajian ilmiah sangat merugikan masyarakat, dalam situasi bencana seperti ini sangat diperlukan juga rantai komando yang jelas terkait kerjasama antar lembaga khususnya dalam hal ini BNPB dan Kementerian Kesehatan. Pada RUU juga dibahas adanya peran militer dan polisi dalam penanggulangan bencana, keterlibatan militer dapat dibatasi pada fase darurat atau yang memerlukan respon cepat, sementara upaya mitigasi merupakan upaya terus menerus sehingga perlu jelas bagaimana peran sipil dan militer dalam hal tersebut sehingga meminimalkan potensi pelanggaran HAM akibat penerjemahan wewenang yang tidak jelas dalam pelaksanaannya.

UU ini juga perlu mengatur terkait penetapan status darurat mulai dari tingkat desa sampai ke nasional, karena selama ini hanya mengandalkan sense of crisisnya pemimpin daerah, untung kalau pemimpinnya punya sense of crisis, kalau gak gimana nasib masyarakatnya? Itulah mengapa hal ini juga perlu diatur menurut salah satu penanggap. Selain itu pelibatan pihak internasional juga patut untuk diperhatikan dalam penanggulangan bencana.

Penanggap gak hanya memberikan komentar berupa kritik nih, tapi mereka juga memberikan apresiasi ke DPR yang ngusulin adanya analisis risiko bencana untuk proyek-proyek besar yang berisiko tinggi. Penanggap juga mengingatkan, kalau aspek tata ruang juga perlu jadi dasar analisis dan dimasukkan ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

Jadi sebenarnya penting gak sih adanya nama BNPB di UU ini? Sebenarnya penamaan BNPB ini penting sebagai sebuah identitas, identitas yang dihilangkan akan menihilkan kembali peran yang telah terbangun selama ini. Penguatan BPBD yang terus digalakan tentu akan mengurangi porsi BNPB, dengan fungsi sebagai koordinator tetap diperlukan. Harusnya dialog yang alot antara pemerintah dan DPR RI dapat menekankan pada tata kelola penanggulangan bencana bukan hanya pada level kelembagaan.

Memang persoalan bencana ini, kita tidak hanya bicara soal ancaman, tapi persoalan perilaku masyarakat terhadap ancaman atau bencana itu sendiri. Tindakan penyadaran perlu dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas sehingga masyarakat menjadi tangguh. Dari dialog yang penulis tonton kemarin, ada tiga hal penting nih yang yang direkomendasikan dari WALHI Nasional, Yayasan SHEEP Indonesia dan MPBI

  1. mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana;
  2. perlu adanya evaluasi kinerja tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana selama ini oleh lembaga independen;
  3. memastikan revisi yang dilakukan tetap menjaga semangat perubahan paradigma penanggulangan bencana yang lebih proaktif dengan memperhatikan bencana yang bersifat mikro; segera menyentuh masalah mengembalikan harkat dan martabat masyarakat dan fokus terkait pada ketangguhan komunitas; dan tidak memelihara bencana sebagai sumber pembiayaan baru yang sebenarnya tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Harapan dari penulis sih semoga DPR RI dan Pemerintah jangan lagi deh kaya drama tragedinya William Shakespeare yang ngeributin nyantumin nama (BNPB) atau gak, tapi coba bahas hal yang lebih penting kaya yang diomongin para penanggap.  Gak cuma perubahan “nama” dan soal anggaran memang, hal lainnya yang perlu dikaji lagi dari revisi UU ini adalah adanya beberapa komponen nih yang berubah/dihapus, seperti kegiatan pencegahan bencana; asas perlindungan PB; penghilangan lingkup PB dalam tata Kelola, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan (Pasal 4); penyusunan rencana PB yang dikoordinasi oleh badan PB, dan; unsur-unsur lainnya sebagaimana diatur dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Jangan lupa juga ya pemerintah dan DPR ku buat konsultasi dengan para pakar ahli PB, biar hasilnya (UU PB) makin joss!

Idealnya penguatan lembaga PB baiknya diperkuat, dan tidak dihilangkan atau malah diturunkan, kalau hal itu sampe terjadi justru akan mengalami kemunduran kaya lembaga-lembaga PB yang sebelumnya terbentuk. Alangkah bijaknya, pembahasan mengenai revisi UU PB ini  juga melibatkan berbagai perwakilan pemangku kepentingan lainnya dan dapat dikonsultasikan secara terbuka, sebagaimana pada awalnya UU PB ini disusun dan melalui berbagai konsultasi publik dan akademik. Penulis berharap banget (lagi dan lagi) nih supaya masyarakat juga bisa teredukasi dan paham tentang poin-poin penting perubahan UU ini, jadi yang tangguh bukan cuma DPR, pemerintah, atau praktisi PB aja, tapi semua orang; karena bencana urusan semua orang!

Artikel “Apalah Arti Sebuah Nama?” Sebuah perdebatan dalam drama RUU Penanggulangan Bencana
ditulis oleh Alvianto Roeseno

150 150 admin

Leave a Reply

Start Typing